Reses MRP Papua Barat di Fakfak, Distrik Pariwari Perjuangkan Pengakuan Wilayah Adat dan Digitalisasi Pemerintahan
EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Kepala Distrik Pariwari, Abdurrasyid Wadjo, S.E., M.M., menyampaikan tiga aspirasi strategis masyarakat Distrik Pariwari dalam kegiatan Reses dan Penyaluran Aspirasi yang dilaksanakan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, Wilson M. Hegemur, S.T, yang bertempat di Aula Kampung Sekban Pariwari, Kamis (18/06/2026).
Dalam forum tersebut, Abdurrasyid menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat adat dan pemerintah distrik yang membutuhkan perhatian serta dukungan dari Majelis Rakyat Papua maupun para pemangku kepentingan terkait.
“Terdapat tiga hal penting yang menjadi harapan masyarakat Distrik Pariwari dan kami berharap dapat diperjuangkan bersama demi kepentingan masyarakat adat serta pembangunan daerah,” ujar Abdurrasyid.
Aspirasi pertama yang disampaikan adalah dukungan terhadap penyusunan dan penetapan peta wilayah adat Distrik Pariwari. Menurutnya, keberadaan peta wilayah adat sangat penting sebagai dasar pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya. Selain itu, peta wilayah adat juga berfungsi untuk menjaga kearifan lokal, mencegah konflik batas wilayah, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkeadilan.
Pemerintah Distrik Pariwari berharap Majelis Rakyat Papua dapat mendorong dan memfasilitasi proses pemetaan wilayah adat secara partisipatif dengan melibatkan kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Dengan demikian, wilayah adat yang ada dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas.
Aspirasi kedua adalah usulan penetapan enam kampung di Distrik Pariwari sebagai Kampung Adat. Hingga saat ini, keenam kampung tersebut masih mempertahankan nilai-nilai adat, budaya, serta sistem kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun.
Menurut Abdurrasyid, penetapan Kampung Adat merupakan langkah strategis dalam menjaga identitas Orang Asli Papua (OAP), melestarikan budaya lokal, memperkuat kelembagaan adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.
“Kami berharap adanya dukungan, pendampingan, dan fasilitasi dari Majelis Rakyat Papua agar proses pengusulan, verifikasi hingga penetapan Kampung Adat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, aspirasi ketiga berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan sistem surat elektronik dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang mencakup E-Distrik, E-Kelurahan, dan E-Kampung.
Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, pelayanan pemerintahan dituntut untuk semakin cepat, transparan, dan efisien. Namun, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan sarana administrasi dan komunikasi di tingkat distrik, kelurahan, maupun kampung.
Melalui penerapan sistem digital tersebut, diharapkan proses surat-menyurat, penyampaian informasi, pengarsipan dokumen, serta koordinasi antar tingkatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan terintegrasi.
Pemerintah Distrik Pariwari juga berharap Majelis Rakyat Papua dapat mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan berupa regulasi, pelatihan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kemudian, Abdurrasyid menegaskan bahwa ketiga aspirasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat hak-hak masyarakat adat, melestarikan budaya Papua, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Distrik Pariwari.
“Kami percaya bahwa melalui sinergi antara pemerintah, Majelis Rakyat Papua, lembaga adat, dan seluruh elemen masyarakat, cita-cita mewujudkan Distrik Pariwari yang maju, berbudaya, dan berdaya saing dapat terwujud,”tutupnya.
Pewarta: Zulkifli Rohrohmana || Editor: Redaksi Embaranmedia
