Pala Fakfak Menuju Pasar Global: Sinergi MPIG-PTF dan DPRP Papua Barat

EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pala Tomandin Fakfak (MPIG-PTF) bersama Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Papua Barat yang tengah menjalani masa reses di Fakfak.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat dukungan kebijakan, program, dan anggaran dari Pemerintah Provinsi terhadap pengembangan komoditas unggulan daerah, yaitu Pala Tomandin.

Dalam forum tersebut, MPIG-PTF menekankan pentingnya dukungan legislatif dalam menjaga keberlanjutan peran mereka dalam pengawasan, pengendalian mutu, serta perlindungan Pala Tomandin sebagai produk indikasi geografis yang telah diakui secara nasional. Komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga merupakan bagian penting dari identitas budaya dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

Wakil Ketua II MPIG-PTF, Syafi Yarkuran, menyampaikan harapan besar kepada DPRP Papua Barat agar dapat memberikan dukungan dalam bentuk dana penunjang. Dana tersebut diperlukan untuk melaksanakan berbagai program strategis yang telah dirancang untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, bantuan tersebut akan memperkuat efektivitas kerja MPIG-PTF dalam menjaga eksistensi Pala Tomandin yang kini mulai dilirik pasar global.

“Beberapa kebutuhan mendesak kami mencakup proses sertifikasi lanjutan, sosialisasi kepada petani, pelatihan teknis, serta promosi produk secara luas. Semua ini sangat penting untuk mempertahankan daya saing Pala Tomandin di pasar domestik maupun internasional,” jelas Syafi.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRP Papua Barat, Hendrik Clifford Ndardarmana, menyatakan dukungan penuh kepada MPIG-PTF.

Ia mengapresiasi peran strategis organisasi ini dalam menjaga nilai komoditas unggulan daerah dan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi tersebut dalam pembahasan anggaran di tingkat provinsi.

“Kami mendorong agar ke depan agenda RDP dilakukan secara kolaboratif antara Dinas Perkebunan, DPRK Fakfak, dan DPRP Papua Barat, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama menyusun langkah konkret,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendrik juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pengembangan komoditas pala.

Menurutnya, BUMD akan menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan menjadikan Fakfak sebagai pusat industri pala yang mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai penutup pertemuan, perwakilan MPIG-PTF menyerahkan dokumen rencana kerja prioritas serta proposal permohonan bantuan dana kepada anggota DPRP Papua Barat.

Diharapkan, dokumen tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar program-program yang belum terakomodasi dapat segera direalisasikan demi kemajuan sektor pala di Kabupaten Fakfak. (EM/AZT).