Kadisbun Fakfak Widhi Asmoro Turun Langsung Verifikasi Potensi Kampung di Furwagi
EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik Tahun 2026, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak bergerak cepat melakukan pendataan, verifikasi, dan sosialisasi langsung ke lapangan guna memastikan setiap usulan masyarakat dapat terakomodasi secara terarah, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam mendukung program strategis Pala Unggul sebagai komoditas andalan daerah, sekaligus memperkuat konsep Distrik Berdaya yang menempatkan kampung dan distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal sesuai visi pembangunan Fakfak Membara.
Kunjungan lapangan yang diawali di Distrik Furwagi tersebut merupakan langkah konkret Dinas Perkebunan dalam menjemput aspirasi masyarakat secara langsung, sekaligus melihat kondisi riil potensi perkebunan yang diusulkan melalui forum Musrenbang.
Kegiatan ini dilakukan sebagai respons atas berbagai kebutuhan masyarakat di sektor perkebunan yang diharapkan dapat menjadi prioritas pembangunan kampung dan distrik pada tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Pendataan lapangan tidak hanya bertujuan menghimpun informasi administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kondisi eksisting di lapangan, serta memiliki prospek pengembangan berkelanjutan.
Melalui verifikasi langsung, Dinas Perkebunan dapat menilai kesiapan lahan, potensi komoditas unggulan, minat dan komitmen petani pekebun, hingga dukungan kelembagaan kelompok tani yang nantinya menjadi ujung tombak keberhasilan program.
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, menegaskan bahwa pendataan awal dan verifikasi lapangan menjadi dasar penting dalam menyusun program yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang lahir dari Musrenbang tidak berhenti pada tataran usulan semata, tetapi benar-benar memiliki data dukung yang kuat untuk diperjuangkan menjadi program nyata. Karena itu, pendataan dan verifikasi lapangan ini sangat penting sebagai data awal, sekaligus melihat secara langsung sejauh mana kesiapan masyarakat, kesiapan lokasi, dan potensi pengembangannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil Musrenbang Distrik Tahun 2026, terdapat beberapa distrik yang secara khusus mengusulkan pengembangan sektor perkebunan dengan fokus pada komoditas unggulan.
Distrik Furwagi, Fakfak Barat, Kayauni, Kokas, Mbahamdandara, dan Wartutin menjadi wilayah yang mengusulkan prioritas pengembangan komoditas pala, termasuk pengembangan pinang dan kopi, serta dukungan sarana dan prasarana pascapanen dan sosialisasi guna meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat.
Menurutnya, perhatian terhadap komoditas pala menjadi hal strategis karena pala merupakan komoditas khas Fakfak yang memiliki nilai historis, ekonomi, dan potensi pasar yang besar. Namun, pengembangannya perlu dilakukan secara terencana, berbasis data, serta disertai kesiapan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perkebunan.
“Pemerintah tentu memiliki standar operasional dan mekanisme dalam menyalurkan bantuan. Ada SOP yang harus dipenuhi, mulai dari adanya kelompok tani yang aktif, minat dan komitmen petani pekebun untuk mengembangkan komoditas yang diusulkan, kesiapan lahan yang jelas dan layak, hingga kepastian status lokasi agar program yang diberikan benar-benar dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan, bantuan pemerintah harus didukung kesiapan masyarakat dan lahan agar program yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal dan berkelanjutan.
Selain itu, Dinas Perkebunan juga menekankan pentingnya minat masyarakat sebagai indikator keberhasilan program. Bantuan pemerintah pada prinsipnya diarahkan untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani, sehingga partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor utama yang sangat menentukan.
Karena itu, kegiatan sosialisasi lapangan yang dilakukan tidak hanya bersifat pendataan, tetapi juga menjadi ruang dialog bersama masyarakat untuk menyamakan persepsi terkait arah pembangunan perkebunan di masing-masing wilayah.
Di sisi lain, realisasi usulan Musrenbang juga harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal dan kondisi anggaran daerah yang tersedia pada Dinas Perkebunan. Seluruh usulan nantinya akan dipetakan berdasarkan skala prioritas, urgensi kebutuhan, kesiapan teknis, serta potensi dampak ekonominya bagi masyarakat.
Melalui langkah pendataan dan verifikasi lapangan ini, pemerintah berharap usulan-usulan yang lahir dari Musrenbang benar-benar menjadi fondasi pembangunan perkebunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan berbasis data, kesiapan petani, dan dukungan lokasi yang memadai, pengembangan pala, pinang, kopi, serta sarana pascapanen di distrik-distrik pengusul diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi kampung sekaligus memperkuat identitas Fakfak sebagai daerah perkebunan unggulan di Papua Barat.
Pewarta: AZT || Editor: Redaksi Embaranmedia
