Diduga Penghinaan terhadap Eksistensi Petuanan Raja- Raja di Fakfak : Ketua GPII PB meminta Bpk. Edy K. Kirihio untuk menyampaikan permohonan maaf

- Jurnalis

Rabu, 8 Juli 2020 - 06:23 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Papua Barat Rabu (08/07/2020)

Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia Papua Barat Rabu (08/07/2020)

Fakfak – Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Papua Barat (PB) Iwan Kabes, menyesali pernyataan salah satu Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) PB Bpk. Edy K. Kirihio terkait jalannya Proses DPR utusan OTSUS yang dimuat dalam media STRATEGI.co.id, Manokwari, senin (6-7-2020).

Kepada Embaranmedia.com Rabu (08/07/2020) Iwan (sapaan Akrab) menyampaikan “Saya tidak mempersoalkan tidak adanya keterwakilan orang Fakfak yang lolos DPR utusan Otsus, yang saya permasalahkan adalah pernyataan Bpk. Edy K. Kirihio yang mencoreng nama baik Petuanan Raja-raja di Kabupaten Fakfak”.

Sebagai orang Fakfak, saya tidak terima beberapa pernyataan Bpk. Edy yang dimuat dalam media itu, antara lain :
(…meminta kepada pihak Kesbangpol pansel yang terutama pelaksana untuk menetapkan bahwa ini adalah yang terkait dengan kultur orang asli Papua (OAP) hak suku hak asli orang Papua).
“Apakah beliau memandang bahwa petuanan Raja-Raja yang ada di Kabupaten Fakfak adalah orang Pendatang”..?
“Supaya dia tahu, budaya orang fakfak sangat kental dengan eksistensi Raja-raja yang sudah berlaku turun temurun, & mereka adalah OAP”.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

(Bukan dari raja raja tidak ada hubungan apapun dengan raja raja di Fakfak maupun Kaimana, sekali lagi untuk kursi DPR Otsus tidak ada hubungan apa-apa harus mengingat raja raja karena tidak ada lagi penjajahan di atas tanah Papua ini).
“Apakah keberadaan Petuanan Raja-raja dari dahulu hingga sekarang ini adalah bentuk penjajahan”..?
“Mana bukti penjajahan yang dilakukan oleh mereka”..?

“Beliau harus tahu, Kelembagaan MRP, Dewan Adat & Lembaga Masyarakat Adat baru lahir ditanah Papua ini ketika Otonomi Khusus berlaku. Petuanan Raja-Raja sudah lebih dahulu ada sebagai perangkat adat yang mengatur pola kehidupan masyarakat.

Iwan juga menyayangkan pernyataan kontroversi tersebut keluar dari pemikiran seorang Anggota MRP. “Sesungguhnya, sebagai OAP yang tau adat & budaya, beliau harus berfikir sebelum menyampaikan kalimat-kalimat yang sangat menyinggung perasaan kami sebagai orang Fakfak”. (terangnya)

Untuk itu, sebagai keterwakilan masyarakat adat dari Petuanan Raja Wertuar, saya meminta kepada Bpk. Edy K. Kirihio agar dapat mengklarifikasi pernyataan tersebut sekaligus meminta permohonan maaf kepada seluruh Petuanan yang ada di Kabupaten Fakfak, Negri Mbaham Matta. (Tandasnya) (EF)

Berita Terkait

Waka Polres Fakfak Lepas Puluhan Personil Brimob BKO Polres Fakfak OMP Mansinam-2024
HMI Sorong Desak Transparansi Penanganan Kasus Pembunuhan Kesya Lestaluhu
Polda Papua Barat Bantah Telah Abai Tugas dan Melanggar HAM
Kampung Aisandami Raih KASAD Award Tahun 2024, Dandim 1811/Teluk Wondama Ungkap Ini
Badarudin Heremba Daftar Calon Anggota DPRP Papua Barat
Danrem 182/JO Pimpin Ziarah Ke TMP Lembah Onim Fakfak Jelang HUT ke- 8 Tahun Kodam XVIII/Kasuari
Cyrillus Adopak Resmi Daftar Calon Anggota DPRP Papua Barat
Pasangan DOAMU Bertekad Lanjutkan Pembangunan Papua Barat dengan Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 08:51 WIT

Waka Polres Fakfak Lepas Puluhan Personil Brimob BKO Polres Fakfak OMP Mansinam-2024

Senin, 20 Januari 2025 - 15:04 WIT

HMI Sorong Desak Transparansi Penanganan Kasus Pembunuhan Kesya Lestaluhu

Jumat, 17 Januari 2025 - 16:38 WIT

Polda Papua Barat Bantah Telah Abai Tugas dan Melanggar HAM

Sabtu, 21 Desember 2024 - 10:58 WIT

Kampung Aisandami Raih KASAD Award Tahun 2024, Dandim 1811/Teluk Wondama Ungkap Ini

Sabtu, 14 Desember 2024 - 13:11 WIT

Badarudin Heremba Daftar Calon Anggota DPRP Papua Barat

Berita Terbaru

error: