Ketua DPR RI Pastikan DPR Tetap Produktif di Masa Pandemi Covid 19

- Jurnalis

Rabu, 16 September 2020 - 12:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani memastikan Anggota DPR RI tetap bekerja di tengah pandemi Covid-19. Adapun pola kerja di parlemen selama masa pandemi disesuaikan dengan protokol pencegahan penularan Covid-19. Salah satu penerapan protokol itu dilaksanakan pada agenda Rapat Paripurna.

“Kami di DPR terus bekerja, meski ada penyesuaian dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi efektivitas dari kinerja anggota parlemen,” ungkap Puan usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019, Selasa (15/9/2020).

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan dan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar hadir secara virtual demi mematuhi protokol kesehatan dan pembagian tugas bersama pimpinan lain sesuai tupoksinya. Pimpinan DPR yang hadir fisik dalam rapat tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad (Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan), Rachmat Gobel (Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan), serta M. Azis Syamsuddin (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan).

Dalam Rapat Paripurna ini, untuk mematuhi ketentuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), masing-masing fraksi di DPR RI hanya diwakili pimpinan fraksi atau anggota yang ditunjuk untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna tersebut. Anggota DPR lainnya mengikuti jalannya rapat secara virtual. “Kita tetap bisa produktif dengan berdisiplin jalani protokol kesehatan,” ungkap Puan. 

Adapun terkait pembahasan Rapat Paripurna ini adalah pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019 dan seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang dan hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.

Puan berharap pengelolaan APBN pada tahun berikutnya agar meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan selalu taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah juga diminta menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan keuangan, memastikan penyelesaiannya agar tidak terjadi pada APBN tahun selanjutnya. “Pemerintah juga harus mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” tutup Puan. (hs/sf)

www.dpr.go.id

Berita Terkait

LMA Fakfak Akan Sosialisasi Rekrutmen DPRP dan DPRK Otsus 2024 Pada 5 Titik
Wabup Yohana Dina Hindom Serahkan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ke DPRD Fakfak
Buka Sosialisasi Pengangkatan DPRP dan DPRK Otsus, Ini Harapan Wabup Yohana Hindom
Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda
Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024
Bupati Fakfak Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2024 Ke DPRD
Legislatif dan Eksekutif Mulai Bahas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Ini Harapan Wakil Bupati Fakfak
Wakil Bupati Fakfak Serahkan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kepada DPRD
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 12 Mei 2024 - 07:08 WIB

LMA Fakfak Akan Sosialisasi Rekrutmen DPRP dan DPRK Otsus 2024 Pada 5 Titik

Senin, 6 Mei 2024 - 18:23 WIB

Wabup Yohana Dina Hindom Serahkan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 ke DPRD Fakfak

Minggu, 14 April 2024 - 20:20 WIB

Buka Sosialisasi Pengangkatan DPRP dan DPRK Otsus, Ini Harapan Wabup Yohana Hindom

Sabtu, 23 Desember 2023 - 07:38 WIB

Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda

Kamis, 30 November 2023 - 21:14 WIB

Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024

Berita Terbaru

error: