Infrastruktur Perikanan di Aceh Merisaukan

Anggota Komisi IV DPR RI T.A. Khalid mengungkapkan aspirasi nelayan yang mengeluhkan kedangkalan muara di sebagain besar garis pantai yang ada di Aceh yang menyebabkan nelayan sulit melaut. Dia menilai infrastruktur perikanan di Aceh sangat merisaukan, padahal masyarakat Aceh banyak yang menggantungkan hidup menjadi nelayan.

“Setelah kami pelajari memang gaya hidup rakyat Aceh banyak yang di pesisir pantai. Masyarakat Aceh banyak yang menjadi nelayan. Setelah kami melihat memantau, bahwa memang infrastruktur perikanan di Aceh sangat merisaukan. Nelayan kecil harus menunggu pasang baru bisa melaut, dan menunggu pasang baru bisa pulang, sungguh sangat menyedihkan,” keluh Khalid saat Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua Kaukus Kelautan, di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2020).

Anggota Dewan dapil Aceh II ini pun menyadari, bahwa anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan belum tentu bisa membenahi infrastruktur perikanan di Aceh. Oleh sebab itu dia minta pendapat dari Kaukus Kelautan, solusi apa yang bisa membantu nelayan agar mempermudah untuk meningkatkan tangkapan ikan. Dia pun berharap semua muara di Aceh bisa kembali digunakan oleh masyarakat nelayan.

“Setelah melihat anggaran di Kementerian Perikanan 2021, sebesar enam triliun sekian, yang tidak mungkin ter-cover keinginan kita tersebut. Saya pernah berpikir apa solusinya, kalau tanpa kita gunakan APBN atau anggaran negara untuk menyelesaikan itu. Sehingga pernah tercetus di kepala saya, mungkin gak kita cari pihak ketiga untuk membuat muara-muara tersebut, menggali muara tersebut, tapi pasirnya diambil,” jelas Khalid.

Sebenarnya Aceh punya potensi laut yang kaya, secara keseluruhan daerah ini memiliki panjang garis pantai 2.666,27 kilometer dengan 272 pulau. Terdiri, enam pulau kecil terdepan dan 1.182 desa pesisir. Adapun Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar Rp 6.652.139.393.000,00,- jika ini tidak bisa meng-cover kebutuhan infrastruktur kelautan di Aceh, maka dia meminta solusi dengan cara apa agar persoalan tersebut bisa diatasi.

“Para pakar perikanan saya mohon solusi, atas keterbatasan anggaran negara yang belum mampu untuk kita selesaikan. Hampir rata-rata dangkal, apa solusinya. Masyarakat Aceh hanya mengharap muara yang bisa digunakan, tidak meminta kapal besar,” ungkap Khalid. (eko)

Sumber : www.dpr.go.id