Kemnaker dan Kemlu Diminta Sosialisasikan SE Pembatasan Mudik

- Jurnalis

Selasa, 20 April 2021 - 06:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Sumber : dpr.go.id)

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. (Sumber : dpr.go.id)

Embaranmedia.com, Jakarta – Sebanyak 23  Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dipulangkan ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang dari Malaysia terinfeksi positif Covid-19. Klaster TKI tersebut menyebabkan kasus Covid di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) melonjak pada akhir pekan lalu.

Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di seluruh belahan dunia serta perusahaan penyalur tenaga kerja untuk menyosialisasikan Surat Edaran (SE) Nomor M/7/HK.04/IV/2021.

Surat Edaran tersebut merupakan upaya membatasi kegiatan mudik lebaran bagi pekerja migran Indonesia (PMI) guna mencegah dan memutus penularan virus yang dibawa oleh PMI. “Dan kami juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah khususnya yang berlokasi di daerah perbatasan keluar masuk Indonesia,” terang Azis dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Senin (19/4/2021).

Ia menyatakan, ini untuk memperketat pemeriksaan kesehatan sesuai protokol kesehatan Covid-19 terhadap WNI yang datang dari luar negeri maupun warga negara asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia. Selain itu, tambah Azis, cara ini juga untuk memastikan seluruh WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia tidak membawa dan menyebarkan virus Covid-19.

“Mengimbau kepada seluruh PMI untuk tidak pulang ke Indonesia dalam rangka merayakan Lebaran demi kebaikan diri dan keluarga di Tanah Air, hal tersebut semata-mata untuk mencegah penularan virus Corona yang mungkin dibawa oleh PMI dari negara perantauan,” tegas politisi Partai Golkar itu. (**)

Berita Terkait

Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda
Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024
Bupati Fakfak Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2024 Ke DPRD
Legislatif dan Eksekutif Mulai Bahas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Ini Harapan Wakil Bupati Fakfak
Wakil Bupati Fakfak Serahkan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kepada DPRD
Sah, Pemkab dan DPRD Fakfak Setujui Empat Raperda Menjadi Perda
Bupati Fakfak Serahkan Dokumen Tiga Raperda Ke DPRD Untuk Dibahas
Sah, Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2023 Menjadi Perda
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 23 Desember 2023 - 07:38 WIB

Eksekutif dan Legistalif Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2024 Menjadi Perda

Kamis, 30 November 2023 - 21:14 WIB

Seluruh Fraksi DPRD dan Pemkab Fakfak Setujui KUA-PPAS APBD 2024

Jumat, 17 November 2023 - 22:55 WIB

Bupati Fakfak Serahkan Dokumen KUA-PPAS APBD 2024 Ke DPRD

Kamis, 5 Oktober 2023 - 09:28 WIB

Legislatif dan Eksekutif Mulai Bahas Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, Ini Harapan Wakil Bupati Fakfak

Senin, 2 Oktober 2023 - 19:38 WIB

Wakil Bupati Fakfak Serahkan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Kepada DPRD

Kamis, 27 Juli 2023 - 22:05 WIB

Sah, Pemkab dan DPRD Fakfak Setujui Empat Raperda Menjadi Perda

Senin, 24 Juli 2023 - 23:10 WIB

Bupati Fakfak Serahkan Dokumen Tiga Raperda Ke DPRD Untuk Dibahas

Kamis, 16 Maret 2023 - 08:33 WIB

Sah, Seluruh Fraksi DPRD Setujui Raperda APBD Fakfak Tahun 2023 Menjadi Perda

Berita Terbaru

Pemerintahan

Polres Fakfak Terjunkan 80 Personel Amankan PSU di 2 TPS

Jumat, 23 Feb 2024 - 21:26 WIB

error: