Menkeu: DAU dan DBH Dapat Digunakan untuk Program Vaksinasi

- Jurnalis

Rabu, 23 Juni 2021 - 08:21 WIT

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengajak pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Kontribusi dapat dilakukan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) daerah dengan menggunakan instrumen Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa untuk pemulihan dari pandemi. Salah satunya dimanfaatkan untuk program vaksinasi sebagai upaya mendukung program vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai satu juta dosis per hari.

“Kita membolehkan DAU dan DBH dipakai untuk membantu program vaksinasi, termasuk membantu kelurahan/desa untuk melaksanakan protokol kesehatan dan pembatasan skala mikro. Insentif tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit daerah atau dinas juga dapat menggunakan porsi dari DAU dan DBH ini, serta belanja kesehatan lainnya,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, secara daring, Senin (21/06/2021).

Dalam rapat yang membahas mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022, Transfer ke Daerah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022, dan Pengawasan Realisasi PEN di Daerah ini, Sri Mulyani juga menegaskan bahwa anggaran Dana Desa sebesar 8 persen dari Rp72 triliun yaitu sebesar Rp3,84 triliun dapat dimanfaatkan untuk penanganan pandemi COVID-19 di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Jadi artinya, untuk seluruh provinsi, Dana Desa bisa dipakai untuk penanganan COVID-19 ditambah dengan tadi DAU-DBH. Harusnya ini juga bisa bersama-sama dengan anggaran pemerintah pusat yang luar biasa besar, termasuk disalurkan melalui Kementerian Kesehatan maupun BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), harusnya kita bersama-sama bisa menangani COVID-19 ini secara baik,” ujarnya.

Lebih jauh Menkeu mengatakan, penggunaan anggaran perlu dilakukan secara tepat dan cepat karena pandemi memang membutuhkan penanganan yang cepat. Namun, ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengelola anggaran secara hati-hati, transparan, dan akuntabel.

“Kita akan terus mendukung daerah di dalam menggunakan dana ini secara tepat dan cepat karena memang untuk COVID-19 dibutuhkan kecepatan, namun tidak berarti tidak tepat. Karena nanti kita tetap akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan harus akuntabel kepada masyarakat,” tutupnya.

Pemerintah terus mendorong momentum pemulihan ekonomi dengan terus mewaspadai risiko COVID-19 yang masih menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. APBN bekerja keras mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat vaksinasi dengan tetap mewaspadai risiko COVID-19.  (EM/01)

Berita Terkait

Bulog Cabang Fakfak Gelar Operasi Pasar Murah Secara Rutin di Hari Sabtu
Bantuan Pangan di Fakfak Tahun 2024 Telah Disalurkan ke 12.587 KK
Wakil Bupati Fakfak Buka Bazar UMKM Kemenkeu Satu Papua Barat
Langkah Inovatif BUMKam Pirma untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal
Semangat Asti Dahlia Sangaji Dorong Kemajuan BUMKam Kampung Pirma
Kepala Kampung Pirma Berikan Apresiasi dan Dukungan Penuh kepada BUMKam yang Berhasil Bantu Masyarakat
DPMK Fakfak Gelar Pelatihan BUMKam: Tingkatkan Kapasitas 20 Kampung dari 7 Distrik
Berawal dari Hobi, Mahatir Sukses Membuka Kedai Tomang Caffeine di Fakfak Papua Barat
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 Desember 2024 - 15:50 WIT

Bulog Cabang Fakfak Gelar Operasi Pasar Murah Secara Rutin di Hari Sabtu

Kamis, 5 Desember 2024 - 21:58 WIT

Bantuan Pangan di Fakfak Tahun 2024 Telah Disalurkan ke 12.587 KK

Minggu, 18 Agustus 2024 - 18:08 WIT

Wakil Bupati Fakfak Buka Bazar UMKM Kemenkeu Satu Papua Barat

Kamis, 8 Agustus 2024 - 09:16 WIT

Langkah Inovatif BUMKam Pirma untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal

Kamis, 8 Agustus 2024 - 09:07 WIT

Semangat Asti Dahlia Sangaji Dorong Kemajuan BUMKam Kampung Pirma

Berita Terbaru

error: