Warga Minta Inpektorat Segera Audit Pj. Kades Kelibingan SBT Atas Ketidakadilannya ke 37 KK

- Jurnalis

Sabtu, 20 April 2024 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Embaranmedia.com, SERAM BAGIAN TIMUR – Perlakuan Ketidak Adilan PJ Kepala Desa Administratif Kelibingan Terhadap 37 KK yang Sampai saat ini masih Terzalimi, hanya karena persoalan beda pilihan politik pada Pilkada tahun 2010 dengan harapan lima tahun kedepan tepat Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2015.

Hal tersebut diungkapkan salah satu perwakilan masyarakat dari 37 KK, Saraju Rumodar kepada media ini melalui rilisnya via Whatshaap, Jumat (19/04/2024).

Dikatakannya, agar keadilan dalam melakukan sebuah kebijakan program desa baik bantuan fisik maupun pemberdayaan kepada masyarakat yang punya hak untuk menerima.

Baca Juga :  Proyek Mangkrak di Kampus Unpatti: Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi

“Namun nyatanya sampai saat ini bantuan-bantuan tidak pernah 37 KK mendapatkannya. Alasan mereka dari pihak penjabat ADM kelibingan bahwa ke 37 KK itu masih dibawah kekuasaan desa negeri Dai,”ungkap Saraju.

Namun menjadi pertanyaan, Saraju menyampaika bahwa alamat kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) semuanya beralamat di desa kelibingan.

Kemudian, Saraju pun menyampaikan, pada tahun 2020, Kepala Desa Negeri Dai, Abdullah kelirey mengeluarkan surat pelepasan ke 37 KK itu kembali ke desa ADM kelibingan berdasarkan regulasinya dan dalam perda no 07 tahun 2010 tentang pemekaran desa ADM kelibingan.

Baca Juga :  Peringati Hari Bhakti Radio ke- 79, Yohana Hindom Apresiasi RRI Yang Telah Jadikan Dirinya Sebagai Rumah Rakyat Indonesia

Lebih lanjut dikatakannya, Pada perda 07 tahun 2010, pasal 15 tentang pembatasan wilayah bahwa sebelah timur kelibingan berbatasan dengan desa negeri Dai sebelah barat kelibingan berbatasan dengan desa ADM ilili dan sebelah Utara kelibingan berbatasan dengan negeri kilkoda.

“Itu artinya bahwa ke 37 KK itu secara otomatis masuk dalam penduduk desa ADM kelibingan itu sendiri, apalagi tujuan dana desa itu di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja,”tegas Saraju Rumodar.

Baca Juga :  Proyek Mangkrak di Kampus Unpatti: Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi

Ia pun meminta kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini inspektorat daerah agar segera telusuri penggunaan dana desa yang ada di desa ADM kelibingan.

“Jangan sampai dibiarkan, ini harus di audit inspektorat, kalau tidak maka kami akan tempuh jalur hukum,”pungkasnya.

Penulis : Risman Bauw

Editor : Redaksi Embaranmedia.com

Berita Terkait

Peringati Hari Bhakti Radio ke- 79, Yohana Hindom Apresiasi RRI Yang Telah Jadikan Dirinya Sebagai Rumah Rakyat Indonesia
Proyek Mangkrak di Kampus Unpatti: Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi
Yasinan Kebangsaan PMII Kota Ambon Peringati HUT RI Ke- 79 Tahun di Rumah Adat Kota Palembang
Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Terus Fokus pada Target Capaian Kementerian ATR/BPN
Saboban Onin & CO Startup Company dari Fakfak Papua Barat Hadiri Indonesia Research dan Innovation Expo 2024 di Bogor
Permanusa Menyoal Kelayakan Asri Arman Sebagai Calon Bupati SBB 2024-2029
Soroti Dugaan Kasus Korupsi Ruas Jalan Lingkar Manipa, Permanusa Tantang Kadis PUPR SBB Buka-Bukaan Data
Lepas Indri Delvita Marwa Ahek Siswa SMA Asal Fakfak Yang Jadi Paskibraka, Yohana Dina Hindom Beri Pesan Ini
Berita ini 267 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 September 2024 - 06:42 WIB

Peringati Hari Bhakti Radio ke- 79, Yohana Hindom Apresiasi RRI Yang Telah Jadikan Dirinya Sebagai Rumah Rakyat Indonesia

Selasa, 10 September 2024 - 11:27 WIB

Proyek Mangkrak di Kampus Unpatti: Mahasiswa Desak Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi

Senin, 19 Agustus 2024 - 19:46 WIB

Yasinan Kebangsaan PMII Kota Ambon Peringati HUT RI Ke- 79 Tahun di Rumah Adat Kota Palembang

Senin, 19 Agustus 2024 - 09:08 WIB

Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Menteri AHY Terus Fokus pada Target Capaian Kementerian ATR/BPN

Minggu, 11 Agustus 2024 - 13:58 WIB

Saboban Onin & CO Startup Company dari Fakfak Papua Barat Hadiri Indonesia Research dan Innovation Expo 2024 di Bogor

Berita Terbaru

KPU Kabupaten Fakfak

Pleno DPSHP Sukses, Berikut Total Pemilih Sementara di Distrik Fakfak Tengah!

Kamis, 12 Sep 2024 - 09:58 WIB

error: