EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK – Harapan hampir 60 calon jemaah haji (CJH) asal Kabupaten Fakfak estimasi keberangkatan 2026, Papua Barat, pupus seketika setelah kabar pemangkasan kuota membuat mereka dipastikan batal berangkat musim ini. Salah satunya, Taufik Heru Uswanas, yang sudah menanti selama 10 tahun.
Kepada wartawan di Fakfak, Kamis (27/11/2025), Taufik mengungkapkan kekecewaannya. Ia mendaftar sejak 2015 dan dijadwalkan berangkat 2026, namun perubahan kebijakan mengacaukan semuanya.
“Jumlah jemaah yang ingin naik haji sangat banyak, tapi kuota per kabupaten dibatasi. Biasanya di atas 80, tapi tahun ini Papua Barat yang biasanya dapat 800 lebih justru dipangkas menjadi 400,” ujarnya.
Dari 400 kuota tersebut, Provinsi Papua Barat Daya juga mendapat bagian, sehingga jatah Fakfak berkurang drastis menjadi hanya 13 orang.
“Fakfak terdampak paling parah. Dari sekitar 80 kuota, kini hanya 13 yang diberangkatkan,” beber Taufik.
Kekecewaan para calon jemaah semakin menjadi karena Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Fakfak sebelumnya meminta mereka melengkapi dokumen keberangkatan mulai dari paspor, medical check-up, hingga administrasi lainnya.
“Belum ada kepastian kuota, tapi kami sudah diminta melengkapi seluruh dokumen. Banyak yang sudah keluarkan uang untuk tes kesehatan dan lainnya. Saat rapat, kami pertanyakan tindak lanjut bagi yang tidak berangkat,” ujar Taufik.
Ia menilai terjadi kesalahan koordinasi antara penyelenggara haji dan Dinas Kesehatan.
“Di forum terlihat saling lempar tanggung jawab. Seharusnya dinas teknis menunggu perintah penyelenggara haji, bukan mengambil keputusan sendiri,” tegasnya.
Hasil pertemuan mengungkap bahwa 13 CJH yang dipastikan berangkat adalah mereka yang mendaftar sebelum 2015, termasuk jemaah lanjut usia.
“Itu sisa pendaftar tahun 2013 dan 2014, plus tambahan jemaah lansia,” tambahnya.
Soroti “Kuota Gelap” dan Jemaah Siluman.
Taufik juga menyoroti keberadaan “kuota gelap” jatah jemaah yang meninggal namun belum jelas penggantiannya.
“Nama-nama yang sudah berpulang harusnya diisi jemaah Fakfak, bukan dari luar daerah. Fakfak mayoritas Islam, sehingga yang diprioritaskan harus OAP dan warga Fakfak,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia mengungkap maraknya “jemaah siluman”, yakni pendaftar dari daerah lain yang menggunakan domisili Fakfak untuk merebut kuota.
“Ini masalah lama. Ada orang luar yang tinggal di daerah lain tapi sengaja daftar memakai kuota Fakfak,” katanya.
Meski kecewa, ia tetap mencoba menerima keadaan. “Ibadah haji adalah puncak ibadah. Secara manusiawi kami kecewa, tapi harus tetap lapang dada,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kantor Kemenag Fakfak masih belum memberikan keterangan resmi lebih lanjut.
Penulis: Arya Sanaky || Editor: Redaksi Embaranmedia
