Oleh: Indriyani Sirfefa, S.T
Pemerhati Anak Muda
EMBARANMEDIA.COM – Di tengah kondisi umat dengan isu yang krusial yang belum terselesaikan mulai dari kebakaran hutan, polemic desil, masyarakat terus disuguhi berbagai drama korupsi. Mulai dari penangkapan pejabat, penyalahgunaan anggaran, hingga suap. Diantaranya penyitaan uang senilai Rp 1,003 triliun oleh Kejagung dari kasus korupsi pemanfaatan kawasan hutan Inhutani. Ada juga Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) didakwa memberikan suap total Rp 1,3 miliar terkait proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. (detik.com, 7/9/2026)
Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2024, jumlah kasus korupsi yang mencapai 364 kasus dengan 888 tersangka dan kerugian negara tembus Rp279,9 triliun hingga Rp330,9 triliun. Indonesia seperti berada dalam iklim koruptif yang membuat siapa saja yang masuk dalam kekuasaan maka berpotensi terdorong melakukan korupsi. Menyedihkannya, korupsi bukan lagi dilakukan karena kebutuhan hidup. Pelakunya justru berasal dari kalangan yang punya gaji besar, terfasilitasi dengan kemewahan, namun keserakahan tidak pernah puas dengan harta yang dimiliki membuat rakyat menjadi korban.
Korupsi bukan sekedar menjadi kejahatan biasa melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan fenomena yang mewabah. Di tengah-tengah masyarakat masih ada budaya permisif yang membuat masyarakat kerap menganggap remeh pelanggaran kecil seperti suap atau gratifikasi.
Belum lagi gaya hidup mewah menjadi tuntutan untuk pamer kekayaan mendorong seseorang menghalalkan segala cara mendapatkan uang. Sikap pragmatis pun muncul, cara instan tanpa proses kerja keras menjadi jalan ninja untuk mendapatkan hasil atau keuntungan. Ini semua diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan, aturan yang bercelah, atau jabatan dengan wewenang besar membuka kesempatan lebar untuk menyelewengkan dana.
Kasus korupsi yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan juga cerminan kerusakan sistem. Maraknya korupsi di masyarakat modern ini tidak terlepas dari kesalahan fundamental yang ditunggangi oleh sistem kapitalisme sekuler. Pertama, ukuran sukses adalah materiil membuat pandangan bahwa status sosial ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki. Orang akan mudah menghalalkan segala cara demi mendapatkan materi baik harta, jabatan dan untung-rugi pun menjadi kalkulasinya.
Kedua, kebebasan pribadi yang menyebabkan kaburnya batasan perbuatan. Adanya anggapan mempunyai hak penuh atas hidupnya untuk melakukan apa saja sehingga setiap orang menciptakan batasannya masing-masing. Akhirnya sering kebermanfaatan menjadi tolak ukur dalam melakukan sesuatu sekalipun merugikan orang lain.
Ketiga, kedaulatan di tangan manusia. Manusia menentukan sendiri standar benar/salah. Akibatnya, kedudukan korupsi dalam hukum sering kali menjadi bias dan berubah-ubah tergantung kepentingan. Hukum menjadi transaksional, undang-undang dirancang untuk melindungi apapun bentuk korupsi dan mudah dijinakkan oleh kekuasaan.
Korupsi akhirnya dinormalisasi bahkan bertransformasi menjadi sebuah budaya yang merajalela dalam birokrasi bermasyarakat maupun bernegara. Peran negara bukan sebagai ra’in melainkan regulator mengikuti celah untuk disetir kepentingan politik maupun kapitalis. Kondisi ini diperparah secara sistemik.
Dalam system politik demokrasi memerlukan biaya yang sangat tinggi. Sepeti untuk menduduki sebuah kursi jabatan atau memenangkan kontestasi politik, seseorang harus merogoh kocek hingga miliaran hingga triliunan rupiah guna membiayai mahar partai, logistik kampanye, hingga politik uang. Akibatnya, saat menjabat, fokus utamanya bukanlah melayani rakyat, melainkan bagaimana mengembalikan modal politik dan memberikan upeti kepada para sponsor. Normalisasi korupsi melalui proyek-proyek negara dimulai.
Media dalam kapitalisme turut membuka gerbang normalisasi korupsi. Orientasi Profit, media komersial bergantung pada iklan dan pemodal (oligarki), sehingga isi berita sering bias atau lunak pada kekuasaan. Informasi menjadi kabur, llih-alih mengawasi, media kapitalis terkadang menjadi instrumen (information clutter) (kebisingan informasi) atau mengabaikan kelompok marjinal. Media focus membingkai korupsi sebagai kesalahan oknum individu (bad apple), alih-alih kegagalan sistemik dari relasi kuasa kapitalis, politik biaya tinggi, dan oligarki sehingga publik diajak membenci orangnya, tetapi tetap toleran terhadap sistem ekonomi-politik yang memproduksinya.
Tidak hanya itu pada penegakan hukum dalam sistem kapitalisme kerap tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Hukum dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kalaupun pelaku korupsi dijatuhi hukuman, sanksi yang diberikan dinilai belum mampu menimbulkan efek jera sehingga praktik korupsi terus berulang. Alhasil maksyarakat sellau menjadi korban dengan terpaksa menerima pelayanan public yang sulit diakses, tekanan ketidaksejahteraan hidup hingga pajak makin mencekik.
Islam mempunyai penyelesaian yang integral dalam memberantas korupsi. Bukan hanya tentang penyelesaian terhadap korupsi yang telah terjadi melainkan secara utuh membangun system mulai dari pencegahan, penutupan jalur korupsi, pengawasan potensi korupsi, mengoreksi penguasa, pengembalian harta yang diambil secara tidak sah hingga sanksi koruptor.
Untuk membangun system tersebut, berteng pertamanya adalah ketakwaan individu sehingga setiap orang dibentuk menjadi kepribadian Islam yang taat pada syariat Islam dalam keadaan terang-tenagan maupun tersembunyi. Sebagaimana Allah SWT berfirman: “Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada” (TQS. Al Ghafir:19)
Sehingga ketika menjalani hidup akan mengikuti standar Islam, seperti standar perbuatan adalah halal/haram. Korupsi, suap adalah haram maka akan bersegera menolak/tidak melakukannya. Ukuran sukses pun adalah hanya mengharapkan ridho Allah bukan materi yang jadi tujuan utama sehingga tidak menghalalkan segala cara demi pencapaian materi.
Dalam Islam penguasa adalah pengurus rakyat/ra’in yang berat pertanggung jawabannya yang pengkhiatannya terhadap rakyat bukan saja pelanggaran admiistratif tapi dosa besar yang konsekuensinya ada di akhirat, sehingga para penguasa musti Amanah. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang hamba yang Allah beri amanah memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya” (HR. Bukhari & Muslim)
Ada pelarangan pejabat menerima hadiah sebagaimana Rasulullah SAW menegur Ibn al-Lubiyyah, petugas pengumpul zakat karena menerima hadiah. “Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak.” (HR. Muslim). Dari hadits ini, jika seseorang menerima hadiah karena jabatan yang dia emban, maka hadiah tersebut bukan lagi hadiah pribadi yang netral. Jabatan itulah yang menjadi sebab pemberian hadiah.
Islam tidak pernah menganggap penguasa sebagai pihak yang bersih tanpa penyimpangan. Sehingga kekuasannya harus diawasi. Pejabat diperiksa harta kekayaannya sejak awal hingga akhir masa tugas (teladan Khalifah Umar bin Khattab). Lonjakan harta tak wajar disita negara. Transparansi pengelolaan keuangan publik terbuka untuk public.
Islam tidak membangun pemerintahan dengan membiarkan aparatur negara hidup dalam kesulitan. Negara wajib mengurus kebutuhan rakyat dan para pegawainya sesuai dengan ketentuan syariah. Rasulullah ﷺ bersabda: Siapa saja yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan, sementara ia tidak memiliki tempat tinggal, hendaklah ia mengambil tempat tinggal; jika ia tidak memiliki istri, hendaklah ia menikah; jika ia tidak memiliki pelayan, hendaklah ia mengambil pelayan; dan jika ia tidak memiliki kendaraan, hendaklah ia mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, maka ia telah berkhianat atau mencuri (HR Abu Dawud).
Amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban umat. Allah SWT berfirman: “Hendaklah ada di antara kalian suatu umat yang menyerukan kebaikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung (TQS Ali ‘Imran: 104). Ayat ini memberikan landasan kuat bahwa mengoreksi penguasa merupakan aktivitas mulia dalam Islam.
Hukum dalam Islam tegak dengan tegas dan tidak tebang pilih, tajam kepada rakyat kecil dan tumpul kepada orang-orang yang memiliki kedudukan. Sanksi hukum dalam Islam berfungsi sebagai zawaajir, yaitu pencegah manusia dari melakukan kejahatan. Akan tetapi, penegakan hukum Islam harus dilakukan secara adil, tanpa tebang pilih. Rasulullah ﷺ bersabda: Demi Allah! Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya (HR al-Bukhari dan Muslim).
Sanksi hukum dalam Islam harus ditetapkan berdasarkan dalil syariah. Korupsi dalam berbagai bentuknya dapat masuk ke dalam wilayah pengkhianatan amanah, ghuluul, pengambilan harta secara batil, suap dan bentuk-bentuk kejahatan lain. Sanksi hukum bagi pelakunya termasuk dalam wilayah ta’ziir, yaitu sanksi yang ditetapkan oleh Negara berdasarkan ketentuan syariah untuk memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat.
Sebagai contoh, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. pernah menerapkan sanksi berupa tindakan membagi harta para pejabat yang mengalami pertambahan kekayaan mencolok selama menjabat. Jika tampak kekayaan yang besar dan tidak wajar, beliau mengambil separuhnya dan dimasukkan ke Baitul Mal (Kas Negara), lalu membiarkan separuh lainnya tetap menjadi milik pejabat tersebut (Lihat: Ibn Sa‘d, Ath-Thabaqât al-Kubrâ, 3/307).
Islam mengatasi korupsi secara tuntas. Islam berusaha mencegah korupsi sebelum terjadi. Karena itu Islam membangun: Pertama, individu yang bertakwa. Kedua, Koreksi dari umat dengan amar makruf nahi mungkar. Ketiga, sistem politik Islam yang memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan komoditas. Keempat, media hadir untuk edukatif dengan menggambarkan syariah Islam yang tegas tanpa keberpihakan pada pihak-pihak berkepentingan. Kelima, sistem hukum Islam sesuai syari’ah yang tegas, adil dan tidak berpihak.
Demikianlah solusi Islam yang integral ini menyelesaikan masalah korupsi. Bukan hanya menghukum pelaku membentuk manusia, mencegah, mengawasi, dan menghadirkan negara yang bertanggung jawab.
Wallaahu a’lam bi ash-shawaab.
