Menu

Mode Gelap
Polres dan TNI Fakfak Perketat Pengamanan Jelang 1 Desember Labirin Art Angkat Budaya Fakfak Lewat Pameran “Bumi Pala” DPRK Fakfak Bertindak: Komisi I Bakal Temui Kemenag Bahas Penurunan Kuota Haji 2026 Kelas Ditambah, Pelatihan BLK Fakfak Siap Dimulai Kontingen Taekwondo Kota Pala Fakfak Resmi Dilepas untuk Berlaga di Mimika Cup I 2025 Wewowo Fakfak Bahas Kamtibmas, Dandim Ingatkan Nilai Kebangsaan

Hukum

Diduga Proyek Jalan Masuk Jembatan Heniar-Walir Mangkrak, Aktivis Desak Polda dan Kejati Maluku Periksa

badge-check


					Diduga Proyek Jalan Masuk Jembatan Heniar-Wlir Mangkrak, Aktivis Desak Polda dan Kejati Maluku Periksa Perbesar

Diduga Proyek Jalan Masuk Jembatan Heniar-Wlir Mangkrak, Aktivis Desak Polda dan Kejati Maluku Periksa

EMBARANMEDIA.COM, TUAL – Sebuah proyek infrastruktur senilai Rp 446.338.000,00 di Kecamatan Tayando Tam, Kota Tual, kembali mencuat setelah diduga mengalami penyimpangan serius. Proyek pembangunan jalan masuk jembatan Heniar-Walir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 ini kini menjadi sorotan publik.

Adly Maswain, Aktivis Permanusa, secara tegas mendesak Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera melakukan investigasi mendalam.

Menurutnya, proyek yang dikerjakan oleh CV. Input Jaya Usahatama menunjukkan indikasi kuat dugaan praktik korupsi yang merugikan daerah.

Investigasi awal yang dilakukan oleh Adly mengungkap menemukan sejumlah kejanggalan. Proyek pembangunan infrastruktur tersebut praktis tidak menunjukkan kemajuan berarti, padahal dana yang dialokasikan cukup besar dan seharusnya sudah sampai tahap penyelesaian.

Dampak terburuk dari situasi ini dirasakan langsung oleh warga setempat. Mobilitas ekonomi menjadi terhambat, akses pelayanan publik tersendat, dan harapan pembangunan daerah perlahan mulai pudar. Tidak ada kejelasan kapan proyek ini akan diselesaikan, sementara kebutuhan infrastruktur semakin mendesak.

Adly mendesak pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran dana, tata kelola proyek, dan kinerja pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan Heniar-Walir. Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

menurut Adly, Kasus ini menjadi potret nyata kompleksnya persoalan pembangunan daerah, di mana kepentingan warga seringkali terabaikan oleh praktik-praktik yang tidak transparan. Harapan tertuju pada proses hukum yang diharapkan dapat mengungkap segala kebenaran dan mengembalikan dana negara yang diduga diselewengkan.

Baca Lainnya

JPU Tuntut Tiga Pejabat PDAM Fakfak dalam Kasus Korupsi SPAM

4 September 2025 - 14:21

Aliansi OKP Bela Rakyat Datangi Kejati dan Polda Maluku, Minta Periksa KPU Buru Soal Dugaan Hibah Pilkada 2024

26 Mei 2025 - 15:22

Laporan Ridwan Kamil Terhadap Lisa Masuk Tahap Penyidikan

21 Mei 2025 - 19:52

Polda Papua Barat Musnahkan BB Narkotika Jenis Ganja Seberat 353,99 gram

15 Mei 2025 - 19:06

80 Kampung di Fakfak Jadi Target Pemeriksaan Inspektorat Terkait Dana Kampung 2024

15 Mei 2025 - 08:27

Trending di Hukum
WhatsApp
error: