Kunker ke 3 Distrik, Wakil Ketua II DPRK Fakfak Temukan Jalan Rusak, Listrik Hanya 3 Jam hingga Dana BOS Tak Transparan
EMBARANMEDIA.COM, FAKFAK — Wakil Ketua II DPRK Fakfak, Abdul Rahman, SP melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga distrik, yakni Distrik Mbahamdandara, Distrik Kramomongga, dan Distrik Kokas pada pekan lalu. Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan berbagai persoalan mendasar terkait infrastruktur, pelayanan publik, hingga pendidikan yang masih menjadi keluhan utama masyarakat.
Hal itu disampaikan Abdul Rahman kepada wartawan Embaranmedia.com melalui WhatsApp, Sabtu (16/05/2026) pagi.
Menurutnya, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan hingga ke kampung-kampung terpencil.
“Kami tidak mau hanya mendengar laporan di atas kertas. Kami harus turun langsung untuk melihat, mendengar, dan mencatat sendiri apa yang dirasakan masyarakat,” ujar Abdul Rahman.
Jalan Rusak, Air Bersih dan Listrik Jadi Keluhan Warga Mbahamdandara
Di Distrik Mbahamdandara, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan menuju ibu kota distrik yang rusak parah dan belum mendapat penanganan serius. Kondisi tersebut dinilai menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil kebun dan perikanan.
Selain itu, warga Kampung Goras juga mengeluhkan belum tersedianya fasilitas air bersih. Hingga saat ini, masyarakat masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari.
“Masalah air di Kampung Goras Ibu kota Distrik Mbahamdandara, sumur bor sudah selesai dikerjakan tahun anggaran 2025 namun sampai saat ini sumur bor tersebut belum difungsikan dan dimanfaatkan oleh warga setempat,”ungkap Abdul Rahman.
Sementara itu, Permasalahan listrik pun belum terselesaikan secara maksimal. Meski Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) telah difungsikan, daya listrik yang tersedia hanya mampu menyalakan lampu sekitar tiga jam per hari. Kondisi itu berdampak pada aktivitas masyarakat pada malam hari maupun pelayanan pemerintahan distrik.
Abdul Rahman juga menyoroti minimnya kedisiplinan aparatur distrik yang dinilai jarang berada di kantor saat jam pelayanan.
“Kantor distrik ada, tetapi tidak difungsikan secara maksimal. Warga sering bolak-balik karena tidak menemukan pegawai saat membutuhkan pelayanan,” katanya.
SD Inpres Mandoni Belum Terakreditasi, Dana BOS Dipertanyakan
Sementara itu, di Kampung Mandoni, Distrik Kokas, persoalan pendidikan menjadi perhatian utama. SD Inpres Mandoni diketahui belum terakreditasi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kelulusan, termasuk ijazah.
Akibatnya, siswa harus meminta legalitas dari sekolah lain di kampung terdekat agar dapat mengikuti proses ujian dan administrasi pendidikan lainnya.
Selain itu, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di sekolah tersebut juga dipertanyakan oleh masyarakat karena dinilai tidak transparan.
“Warga mengaku tidak mengetahui penggunaan dana tersebut dipakai untuk kebutuhan apa saja,” ungkap Abdul Rahman.
Kondisi rumah guru di kampung tersebut juga dinilai memprihatinkan karena belum layak huni. Di sisi lain, akses jalan sepanjang kurang lebih tiga kilometer menuju Kampung Mandoni memang sudah tersedia, namun belum dapat dilalui kendaraan roda empat karena belum dilakukan pengerasan maupun pengaspalan.
Padahal, Kampung Mandoni memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, khususnya budidaya kepiting. Namun hingga kini, belum ada pendampingan maupun perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi tersebut.
Persoalan air bersih juga masih menjadi masalah utama warga Mandoni. Sumber air yang digunakan masyarakat berada di lokasi rendah dan kondisinya dinilai kurang sehat untuk kebutuhan sehari-hari.
DPRK Minta OPD Segera Bertindak
Abdul Rahman yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Fakfak menegaskan seluruh temuan dalam kunjungan kerja tersebut akan dibawa dalam rapat kerja DPRK bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia meminta Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pihak terkait lainnya segera mengambil langkah konkret.
“Jangan tunggu viral baru ditangani. Ini kebutuhan dasar masyarakat. Jalan, air bersih, listrik, dan pendidikan adalah urusan wajib pemerintah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” tegasnya.
Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Fakfak menelusuri penggunaan Dana BOS dan KIP di SD Inpres Mandoni agar tidak menimbulkan polemik maupun kecurigaan publik.
“Hasil kunker ini akan kami kawal sampai ada solusi nyata. Masyarakat kampung tidak butuh janji, mereka butuh bukti,” tutup Abdul Rahman.
Daftar Masalah Prioritas Hasil Kunker DPRK Fakfak:
- Perbaikan akses jalan Mbahamdandara menuju Kampung Goras dan ruas Kokas–Mandoni–Mambunibuni.
- Penyediaan fasilitas air bersih di Kampung Goras dan Kampung Mandoni.
- Optimalisasi PLTS dan penambahan durasi listrik di Goras, Distrik Mbahamdandara.
- Penertiban disiplin aparatur Distrik Mbahamdandara.
- Audit dan transparansi penggunaan Dana BOS dan KIP di SD Inpres Mandoni.
- Akreditasi SD Inpres Mandoni serta pembangunan rumah guru.
- Pendampingan dan pengembangan budidaya kepiting di Kampung Mandoni.
Pewarta: AZT || Editor: Redaksi Embaranmedia
