Embaranmedia.com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Fakfak melakukan Pertemuan terbatas bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) terkait percepatan pembangunan dan penyelesaian permasalahan titik koordinat Bandara Udara Siboru Fakfak, di Gedung Pos Ibukota, Blok A, lt. 6 Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1 Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (26/07/2022).
Pertemuan tersebut, dipimpin oleh Sekertaris Tim Pelaksana KPPIP, Suroto dihadiri oleh Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom didampingi Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Pertanahan/ Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Abdul Razak Ibrahim Rengen Juga beberapa Staf KPPIP.
Sekertaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Suroto kepada embaranmedia.com menyampaikan, Bandara siboru Fakfak merupakan salah satu Pasion yang baru dan tugas KPPIP yaitu kalau ada permasalahan yang terjadi di proyek-proyek strategis nasional untuk dapat mencari solusi penyelesaian bersama.
“Permasalahan yang masih ada pada Bandara Siboru Fakfak ini, kami Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dimintai menyelesaikan masalah-masalah, seperti yang diajukan tadi terkait perbedaan titik koordinat yang ada di Bandara Siboru Fakfak,”Ujar Suroto saat diwawancarai oleh Embaranmedia.com, Kantor KPPIP Lantai 6 Jakarta, Selasa (26/07/2022) Sore.
Lebih lanjut, Suroto mengatakan bahwa KPPIP segera akan melakukan rapat koordinasikan dengan lintas kementerian lembaga terkait yaitu KLH, BPN dan yang lainnya, untuk segara menyelesaikan perbedaan tersebut sehingga percepatan penyelesaian Bandara Siboru Fakfak sesuai dengan target diakhir tahun 2022 ini.
“Dari pertemuan terbatas tersebut bersama Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, telah disepakati kami akan kordinasi bersama-sama mencari solusi dari permasalahan tersebut, kita tetap mencari solusi terbaik dalam rangka perbedaan luas itu bisa diselesaikan sehingga untuk pengadaan alatnya bisa segera diselesaikan dan penyelesaian kontruksi fisiknya,”Tandasnya.
Kesepakatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak bahwa akan segera melakukan pertemuan secara Zoom yang melibatkan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Forkopimda, teman-teman yang ada di lembaga pusat BPN, KLH direncanakan secepatnya dijadwalkan hari jumat atau senin diminggu ini.
“Kami segera melakukan pertemuan secara Zoom yang melibatkan Pemprov Papua Barat, Pemda Fakfak, Forkopimda Fakfak, dan lembaga pusat lainnya seperti BPN dan KLH,”Ungkap Suroto.
Sementara itu, Bupati Fakfak Untung Tamsil menyampaikan bahwa hari ini kami bersama Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas KPPIP melakukan pertemuan terkait mencari solusi untuk penyelesaian beberapa permasalahan yang terjadi di Bandara Siboru.
“Kami melakukan pertemuan terbatas dan meminta kepada KPPIP segera membantu Pemerintah Kabupaten Fakfak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Bandara Siboru, terutama terkait perbedaan titik koordinat antar BPN dan KLH Provinsi Papua Barat. Perbedaan tersebut dapat memperhambat Proses penyelesaian ganti rugi Lahan Bandara Siboru yang masih tersisa anggaran sebesar 2,9 Milyard dengan luas tanah kurang lebih 9 Hektar dan ini sudah lama belum juga terselesaikan,”Ungkap Bupati.
Sambung, Bupati Untung Tamsil, bahwa tentang sisa pembayaran tersebut sudah dianggarkan pada perubahan anggaran ditahun 2021 pada DPA Dinas BLH dan Pertanahan, namun dikembalikan ke kas daerah dan ditahun anggaran 2022 dianggarkan Kembali hanya itu masalahnya BPN dan KLH belum juga bersepakat mana yang harus diikuti tentang titik koordinatnya, sehingga semua proses pembayaran terlambat.
“Oleh karena itu pertemuan kami bersama KPPIP ini telah kami pertegas agar kedua lembaga ini bisa putuskan mana yang harus diikuti sehingga pembangunan Bandara Siboru tetap berjalan baik dan selesai sesuai target bersama di Akhir Tahun 2022,”Tegasnya.
Diakhir pertemuan Bupati Fakfak Untung Tamsil didampingi Wakil Bupati Yohana Dina Hindom menyerahkan surat permohonan penyelesaian masalah serta dokumen perbedaan titik koordinat Lahan Bandara Siboru antara KLH dan BPN kepada Sekertaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Bapak Suroto. (EM/AZT)
