Mahalnya Hukum DiNegeriku

- Jurnalis

Selasa, 14 Juli 2020 - 15:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fauzan Jauhari Tukuwain

Fauzan Jauhari Tukuwain

Penulis : Fauzan Jauhari Tukuwain

Koordinator Papua Muda Inspiratif ( PMI ) Kabupaten Fakfak

Masyarakat merupakan pemegang hak kedaulatan tertinggi dalam system Demokrasi, sehingga setiap kebijakan dan keputusan apapun yang berkaitan dengan hajat hidup Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertingi haruslah berpihak pada masyarakat, kenapa ? karena demokrasi merupakan system pemerintahan dari Rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun sesuai dengan penjelasan di atas yang menjadi pertanyaan adalah apa benar hari ini masih seperti itu ?

Masa pandemi Covid 19 hari ini membuat Sang Pemegang Kedaulatan tertinggi yang mayoritas hidup dibawah garis kemiskinan bahkan semakin hari semakin berkurang bukan karena mereka telah kaya namun karena banyak yang “ MAMPUS “  karena mati kelaparan, Bunuh diri karena beban Utang yang tak kunjung LUNAS  dan berbagai problem lainnya yang tak selesai juga. Sementara dilain sisi para “ Bajingan – Bajingan Berdasi “ yang diberi Amanah terus saja mengeluarkan kebijakan dan keputusan – keputusan yang terus saja menyengsarakan Masyarakat, mulai dari sebagian prosedur terkait keselamatan bersama yang tak kunjung berpihak pada rakyat hingga sarana dan prasarana yang mendukung kebijakan tersebutpun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelompok – kelompok tertentu saja, sebab indikator yang dipakai syarat dengan muatan kepentingan sekelompok dan segelintir orang, hingga hari ini saya berfikir bahwa hukum hanya dapat berpihak pada mereka yang diberi amanah yang dilantik dengan sumpah dan janji setia untuk mengabdi dan bekerja sepenuh hati untuk Nusa, bangsa dan Negara namun setelah berdasi dan Berseragam orang-orang ini melupakan Sumpah dan janji setia  mereka dihadapan Tuhan, sebab disaat yang sama Tuhan mereka telah tergantikan oleh Berhala-berhala dunia mulai dari Harta, Jabatan, Kekuasaan yang mereka anggap mampu mendongkrak popularitas dan status sosial mereka dihadapan khalayak hingga tak lagi mampu membedakan kebenaran dan ketidak benaran asalakan itu mampu memuaskan hasrat dan syahwat mereka.

Baca Juga :  Bagaimana Pemuda Menyikapi Pilkada 2024 ?
Baca Juga :  Bagaimana Pemuda Menyikapi Pilkada 2024 ?

Saya jadi ingat satu lagu dangdut yang hampir bersinggungan dengan kisah ketidakberpihaknya hukum dan prosedur yang dibuat oleh “ Bajingan – Bajingan “ diatas yang dinyanyikan oleh Bang Rhoma “ Kau Yang Mulai Kau yang Mengakhiri, Kau Yang Membuat kau juga yang melanggar… Kalo Tau begini adanya tak mungkin ku ( Masyarakat ) berikan kau Tahta a a a… “.

Baca Juga :  Bagaimana Pemuda Menyikapi Pilkada 2024 ?

Harapan saya sebagai bagian dari anak bangsa dan Negara ini adalah semoga siapapun yang diberi Amanah oleh rakyat mampu memaksimalkan segala potensi mereka dan berupaya semaksimal mungkin untuk terlebih dahulu melaksanakan apapun keputusan dan kebijakan yang mereka buat dan mereka sepakati  bersama  berkaitan dengan hajat hidup orang banyak supaya segala kebijakan dan keputusan mereka itu jika jadi produk hukum nantinya kami masyarakat tidak lagi resah dan gelisah karena kami telah benar-benar yakin bahwa benar hukum itu untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia bukan kemaslahatan untuk sekelompok orang tertentu yang ternyata masih “ KEBAL HUKUM “.

Berita Terkait

Bagaimana Pemuda Menyikapi Pilkada 2024 ?
Krisis Kepemimpinan di HMI Cabang Fakfak: Hambatan dalam Pengkaderan dan Masalah Lainnya
Perjuangan Saiful Darlen Wakili Polinef di Forum FKMTSI pada Temu Wicara Regional ke-VIII Wilayah XVI Tanah Papua
Urgensi Pelaksanaan Konferensi HMI Cabang Fakfak
Opini WTP vs Pencitraan Kepala Daerah
Keistimewaan Malam Lailatul Qadar
Pembangunan Melejit, Ekonomi Makin Sulit
Pemilu Serentak, Hajatan Boros Dalam Sistem Keropos
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 September 2024 - 22:08 WIB

Bagaimana Pemuda Menyikapi Pilkada 2024 ?

Selasa, 6 Agustus 2024 - 21:52 WIB

Krisis Kepemimpinan di HMI Cabang Fakfak: Hambatan dalam Pengkaderan dan Masalah Lainnya

Rabu, 31 Juli 2024 - 14:43 WIB

Perjuangan Saiful Darlen Wakili Polinef di Forum FKMTSI pada Temu Wicara Regional ke-VIII Wilayah XVI Tanah Papua

Kamis, 25 Juli 2024 - 14:27 WIB

Urgensi Pelaksanaan Konferensi HMI Cabang Fakfak

Senin, 10 Juni 2024 - 20:59 WIB

Opini WTP vs Pencitraan Kepala Daerah

Berita Terbaru

error: