Oleh: Muhammad Amin Wadjo (Akademisi)
Embaranmedia.com, FAKFAK – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan suatu daerah. Namun, sering kali opini WTP dijadikan alat pencitraan oleh kepala daerah untuk menunjukkan keberhasilan dan akuntabilitas pemerintahan mereka.
Ada beberapa poin penting terkait dengan pernyataan ini :
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kejar Opini WTP dengan Segala Cara
Banyak kepala daerah berusaha mendapatkan opini WTP demi pencitraan positif, meskipun harus melakukan pelanggaran hukum seperti menyuap tim BPK. Kasus suap oleh Bupati Ade Yasin adalah contoh nyata bagaimana opini WTP bisa disalahgunakan untuk tujuan pencitraan politik.
Prestise Tanpa Integritas
Mendapatkan opini WTP tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang bebas dari penyimpangan. Banyak kepala daerah yang berhasil meraih opini WTP namun kemudian terjerat kasus korupsi. Hal ini membuktikan bahwa WTP hanya bersifat administratif dan tidak menjamin integritas keuangan daerah tersebut.
Keterpurukan Ekonomi Masyarakat
Beberapa daerah yang meraih opini WTP justru mengalami keterpurukan ekonomi. Masyarakat di daerah tersebut masih menghadapi masalah ekonomi serius, menunjukkan bahwa opini WTP tidak selalu berkorelasi dengan kesejahteraan Masyarakat.
Paradoks Opini WTP
Ada paradoks di mana opini WTP yang diharapkan mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik justru beriringan dengan kasus korupsi di daerah tersebut. Kepala daerah seringkali lebih fokus pada pencitraan melalui opini WTP daripada memperbaiki kondisi riil di lapangan.
Rekomendasi untuk Masa Depan
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas yang sebenarnya, bukan sekedar mengejar predikat. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar opini WTP benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sehat dan bebas dari korupsi.
Meskipun opini WTP memiliki nilai prestise tinggi, penggunaannya sebagai alat pencitraan dapat menimbulkan masalah serius jika tidak disertai dengan integritas dan transparansi yang sebenarnya.
Akhirnya janganlah menipu diri sendiri, apalagi menipu mnasyarakat untuk kepentingan sesaat.
