Sorotan Tajam PMII Papua Barat-PBD: Anggaran Zoom Rp5,7 M Dinilai Tak Tepat Sasaran
EMBARANMEDIA.COM, KOTA SORONG – Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Papua Barat dan Papua Barat Daya melontarkan kritik terhadap usulan anggaran sebesar Rp5,7 miliar yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk kebutuhan layanan Zoom Meeting.
Menurutnya, rencana penggunaan anggaran tersebut dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang dan masih banyaknya warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.
Ia mengungkapkan, di sejumlah wilayah di Papua Barat dan Papua Barat Daya, masih banyak masyarakat hidup dalam keterbatasan. Bahkan, tidak sedikit warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Di sisi lain, program bantuan sosial yang diharapkan menjadi solusi juga kerap menuai keluhan karena dinilai belum merata dan tidak tepat sasaran.
“Ketika rakyat masih berjuang untuk makan, ketika masih ada keluarga yang menunggu bantuan namun tidak kunjung datang, lalu muncul usulan anggaran miliaran rupiah hanya untuk Zoom, ini tentu sangat melukai hati masyarakat,” ujarnya, Selasa (28/04/2026).
PKC PMII menegaskan, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan layanan kesehatan, serta pembenahan data penerima bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.
Selain itu, mereka juga mendorong setiap lembaga negara untuk lebih transparan dan rasional dalam menyusun anggaran, terutama di tengah tuntutan efisiensi belanja negara. Penggunaan dana publik, lanjutnya, harus didasarkan pada tingkat urgensi serta manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kami tidak anti terhadap digitalisasi atau rapat daring, namun harus ada ukuran kepatutan. Jangan sampai anggaran negara terserap untuk hal-hal yang kurang prioritas, sementara masyarakat di bawah masih membutuhkan perhatian,” tegasnya.
PKC PMII Papua Barat dan Papua Barat Daya mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali usulan anggaran tersebut, serta mengalihkan penggunaannya ke sektor yang lebih mendesak, seperti penanganan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penguatan program bantuan sosial yang lebih efektif.
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran negara harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Pewarta: Zulkifli Rohrohmana || Editor: Redaksi Embaranmedia
