Wakil Bupati Kaimana Buka Musrenbang RKPD dan Otsus 2027, Fokus Pendidikan, Kesehatan hingga UMKM
EMBARANMEDIA.COM, KAIMANA – Pemerintah Kabupaten Kaimana menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Pertemuan Casuarina Kroy, Senin (27/4/2026).
Bupati Kaimana Hasan Achmad melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Isak Waryensi mengatakan, penyusunan RKPD 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Ia menyebut, tahun 2027 merupakan tahapan ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sehingga perencanaan harus mengacu pada dokumen tersebut.
Selain itu, penyusunan RKPD juga harus selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat, RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2027, serta program strategis nasional guna memastikan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah.
“Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola pelayanan publik dan insentif sosial-ekonomi berbasis data, pengembangan rantai nilai dan pemasaran komoditas unggulan daerah, serta konsolidasi wilayah pembangunan,” ujarnya.
Musrenbang RKPD tahun ini digelar bersamaan dengan Musrenbang Otsus sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah daerah menargetkan sejumlah prioritas pembangunan pada 2027, di antaranya pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil, peningkatan layanan kesehatan termasuk percepatan penurunan stunting, penguatan ekosistem UMKM, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antarwilayah, serta penyediaan pendampingan dan bantuan hukum bagi OAP.
Untuk mencapai target indikator makro 2027, yakni pertumbuhan ekonomi 3,51 persen, tingkat kemiskinan 12,54 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,38, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Bupati menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan yang inklusif dan berkualitas.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pewarta: Yon || Editor: Redaksi Embaranmedia
